PP No. Faktur pajak yang bisa dikreditkan adalah faktur yang sudah sesuai dengan ketentuan formal dan material seperti yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (selanjutnya akan disebut UU. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29. Undang-undang Pertambahan Nilai 1984 adalah UU No. 16C UU PPN 1984) MEMBANGUN SENDIRI (Ps. Dalam Pasal 8 UU PPN 1984 mengatur besaran tarif pajak, yaitu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen); Pajak Penjualan Atas ekspor Barang Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen); serta tarif pajak yang dapat. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 ditetapkan menjadi. waktu itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan PPN membangun sendiri sesuai pasal 16 C UU No. • Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat “ negative list ”, dalam artian bahwa. Mobil boks mini yang dibeli ditahun 2010 dijual dengan harga jual Rp. PPN 1984 mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh “pengusaha” sedangkan Pasal 4 huruf f mengatur bahwa yang Melakukan ekspor barang kena pajak adalah”pengusaha kena pajak”Oleh karena itu perlu dibahas. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain: 3. *):Perubahan Keempat (UU Nomor 11 Tahun 2020) Tanggal Berlaku: 2 November 2020 *****):Perubahan Kelima (UU Nomor 7 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 1 April 2022 25. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (3), Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 35 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. 47, TLN. Sehubungan dengan masih adanya perbedaan penafsiran berkenaan dengan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN 1984 serta pembebanannya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. (1) Kelompok Barang mewah yang terkena tarif 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang. Perhitungan atau rekapitulasi inilah yang biasa disebut mekanisme pengkreditan PPN yang diatur dalam pasal 9 UU nomor 8 tahun 1983 tentang PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang HPP. 000,00 dan masa manfaatnya 20 tahun. Pasal 16. Pasal 9 Ayat 8 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau UU PPN, merupakan pasal yang mengatur mengenai kriteria-kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Sebagai rencana ke depan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bertekad untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2021. TENTANG. Pemungutan PPnBM hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah tersebut. TENTANG DATABASE PERATURAN. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2009 Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dinyatakan tidak berlaku lagi. PPN 1984; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 (UU/1984/7) (1984) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 500. 3/1985. 000. 50 ps. Sebutkan fungsi Faktur Pajak ! 2. Untuk ekspor BKP berwujud maupun berwujud serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%. UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 A ayat 1 dan 2 UU PPN Tahun 1984 yang menyatakan “ ayat (1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sehubungan dengan masih adanya perbedaan penafsiran berkenaan dengan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN 1984 serta pembebanannya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Perubahan UU PPN →berlaku mulai 1 April 2022 c. Melalui UU HPP, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menghapus Pasal 9 ayat (7), ayat (7a), dan ayat (7b) UU PPN. 53/2005. Dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. 000**. Tidak dikenakan PPN karena sedan bekas bukan BKP 30. JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak menerbitkan surat edaran terkait pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha,Tarif. FASILITAS PADA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. Satu dari sekian hal terkait pajak ada yang. Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 01/PJ. Menurut Pasal tersebut, terdapat 4 karakteristik barang yang dikategorikan mewah. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 000,00 berdasarkan pasal 16D UU PPN 1984 b. Jual Rp70. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPN 1984, tarif PPnBM bervariasi tergantung kelompok dan jenis BKP yang tergolong mewah. Melalui relaksasi pengkreditan pajak masukan yang diberikan lewat UU Cipta Kerja, pajak masukan yang diperoleh sebelum wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. 30 Juni 2022 e. Dasar hukum penentuan dasar pengenaan pajak dalam uu ppn 1984 terdapat pada pasal a. 150. d. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan UU PPN 1984 wajib mendaftarkan diri c. Untuk memberikan komentar dan rating pada pengetahuan ini, silahkan masuk! Pengetahuan Lainnya. 000. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: Pasal 16D UU PPN, sesuai ketentuan dapat dibagi menjadi 2 periode yaitu. Selanjutnya, artikel ini menjelaskan mengenai mekanisme pemungutan PPnBM. Prosedur Mengurus Surat Pengukuhan PKP. Saldo menurun 2. 000 = Rp. Soal UAS Lab PPN & PPnBM URAIAN SINGKAT, PADAT DAN TEPAT. Dasar Hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. 38 Tahun 2006 . 000. masih berlaku. Undang-Undang No. d dikenai PPN 10% X Rp 120. Syarat Pembuatan Faktur Pajak – Dalam beberapa peraturan menuliskan pengertian dari Faktur Pajak, UU PPN 1984 pasal 1 angka 23, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyeraan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 000 yang pada waktu itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan PPN membangun sendiri sesuai pasal 16 C. OBJEK PPN DAN PPnBM. Undang-Undang yang mengatur tentang PPN dan PPnBM tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1985. € € 3. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 112 UU Cipta Kerja, targetnya diubah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum menyerahkan barang atau jasa dalam rangka ekspor bisa mengkreditkan pajak masukan. Salah satu unit gedung tempat kegiatan usaha yang dibangun sendiri dijual dengan harga Rp. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak" yang termuat. c. 7. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Silahkan baca lebih lanjut artikel ini untuk melihat dasar hukum, jenis faktur pajak PPN serta jenis-jenis dokumen yang keberadaannya dipersamakan dengan faktur pajak PPN. Pasal 112 RUU Cipta Kerja menghapus dan mengubah sejumlah ketentuan dari UU PPN, salah satunya mengenai. Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak. Syarat Pembuatan Faktur Pajak – Dalam beberapa peraturan menuliskan pengertian dari Faktur Pajak, UU PPN 1984 pasal 1 angka 23, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyeraan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pasal 1 angka 12 UU PPN 1984 c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN) yang pertama kali diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000. Silahkan Anda menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Keterangan minimal dalam Faktur Pajak (Ps. Regulasi ini sendiri memuat rincian mengenai penjualan barang yang sedari awal tidak diperjualbelikan. 3. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 13 ayat 9 dan penjelasan Ps. 03/2012 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 1 angka 3 UU PPN 1984)(Ps. Pajak terutang tidak dipungut, dan b. JAKARTA, DDTCNews - UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menghapus ketentuan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan pada UU PPN. PASAL III. No. Ilustrasi. Dimana, PKP yang belum menyerahkan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) untuk ekspor dapat mengkreditkan Pajak Masukan. PT ABC menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN sebesar Rp7. 2 Objek Pemungutan PPN Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Masa 1 Januari 1995-1 April 2010 (sesuai UU No. Selasa, 9 Juli 2013 03:20 WIB (2)Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha. Diubah. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) menyatakan sebagai berikut: “Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu. 50. Mekanisme umum yang diatur dalam UU PPN 1984 atas transaksi tersebut adalah: 1. 0 | 1 Bagikan. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya. Dari sejumlah komoditas, berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU PPN 1984, batu bara yang belum diproses menjadi briket batu bara termasuk dalam barang tidak dikenai PPN. 000. 2. Jika melampaui batasan. 2. 000. Berdasarkan pasal-pasal dalam UU PPN 1984 tersebut diatur bahwa PPN dikenakan atas : a). menetapkan : undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barangApa Yang Dimaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya. ” Pasal 16D ini pengenaan PPN atas aktiva yang. Pasal 9 3. Biaya penyusutan setiap tahun:a. Hal ini juga sesuai dengan salah satu syarat dalam Pasal 16D UU PPN Tahun 1984, bahwa PPN yang dibayarkan pada saat perolehan aktiva yang dapat dikreditkan tersebut tidak terpenuhi. Kemudian terjadi perubahan undang-undang hingga kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan. Menimbang: a. Perlakuan pengenaan PPN terjadi jika pengusaha kena pajak mengalami kejadian likuidasi atau pembubaran atau pencairan aset, yang kemudian menuntut pengusaha kena pajak yang bersangkutan. 000. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Ilustrasi. Sementara itu, jika suatu negara menganut prinsip tempat asal, maka impor bukan temasuk objek PPN, atau objek PPN namun dengan tarif 0%, sedangkan ekspor dikenakan pajak sesuai tarif dalam negeri. 000. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( UU PPN ). " Beli nya ditahun 2008 dari orang pribadi, bukan PKP. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Tidak dikenakan PPN berdasarkan Pasal 16D UU PPN 1984 Nur Amalina kisi-kisi accurate accounting Page | 8 d. Pengusaha kecil adalah merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah. STP ini berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2000, hanya diterbitkan dalam kondisi berikut: Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 1984. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan. Faktur pajak dibuat oleh pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN 1984) orang atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang untuk membuat faktur pajak. Sedangkan objek pajak yang dikenakan PPN diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 (Perppu), pemerintah memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 menjadi selambat-lambatnya 1 Januari 1986. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. 2012) Membangun sendiri adalah kegiatan mendirikan sebuah bangunan menggunakan jasa pemborong/tukang yg tidak/belum dikukuhkan sebagai. Salah satu perubahan dalam UU PPN, yang dimuat dalam Pasal 112 RUU Cipta Kerja, mengenai pajak masukan Pasal 9 UU PPN. Dalam Pasal 1 juga dijelaskan pengertian Pengusaha Kena Pajak yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN. Dalam SE-18/PJ. Tarif Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambangan atas Batu Bara. 000,00 (satu miliar. 000. Di Indonesia, karakteristik barang mewah telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sebelum Peraturan Pemerintah yang. 12 ay. 150. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau tidak seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pasal 33. Dengan perubahan ketiga UU PPn 1984 dengan UU Nomor 42 tahun 2009, penentuan jenis. PPN 1984) atau sebelum tanggal 1 Januari 1995, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, tidak. (Ps. Dalam Pasal 16D Undang-Undang (UU) PPN disebutkan bahwa: “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 000. Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha non PKP secara yuridis tidak sah. Jadi PPN atas royalty sebesar 10% x Rp. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, kewajiban ini timbul bukan karena melakukan ekspor BKP, melainkan lebih disebabkan dari kegiatannya menyerahkan BKP di dalam Daerah Pabean. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum. 000. pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat 5 UU PPN 1984. Namun, dalam praktiknya, idealisme ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. 16D UU PPN 1984 Pajak Pertambahan Nilai dike- nakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan. Ketentuan Pengusaha Kena Pajak atas Pengukuhan dan Pencabutan Status. 000** 1 Juli 1984: 1288/KMK04/1991: Rp120. 1) Pengusaha Dalam Pasal 1 huruf k UU PPN 1984 dirumuskan, bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha. Kode/Nama MK : ADBI4330/Administrasi Perpajakan. Berdasar 3 argumentasi yuridis dan filosofis tersebut, maka sejak 1 April 1985 sampai dengan saat ini dan seterusnya, yaitu setelah perubahan yang pertama dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 dan perubahan yang kedua dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, sebagai dasar hukum Pajak Pertambahan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1984. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 (Soerjono Sastrohadikoesoemo, 2004). Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 12. Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16C UU PPN 1984. UU yang Mengatur PPN. 000. Tarif. Pasal 9 3. Apa Yang Dimaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 4. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang Pertambahan Nilai 1984 adalah UU No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 500. Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan. Dasar ketentuan : Pasal 16D UU PPN. lebih lanjut adalah pengusaha kena pajak, karena pasal 3 a UU. 000 gedung tersebut dibangun di tahun 2001 seluas 360 m2 dengan biaya Rp. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya (UU 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010) adalah:Dalam perubahan ketiga UU KUP yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku 1 Januari 2008, Pasal 33 ini dihapus. Satu dari sekian hal terkait pajak ada yang disebut dengan pengukuhan pengusaha kena. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pada periode 1 Januari 1995 – 1 April 2010, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1994,. (2) Non PKP Sebutan Non PKP mengandung pengertian tidak dipersyaratkan memiliki status PKP supaya dapat melaksanakan kewajiban PPN, seperti yang tersirat dalam :Peraturan Menteri Keuangan, 74/PMK. Karakteristik PPN Indonesia1984, pada dasarnya PPN yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh 1984 adalah sebesar PPN yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. 65/PJ.